Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim sinyal keras kepada para kepala daerah yang belum juga mengimplementasikan kebijakan strategis nasional pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat. 

Dalam Rapat Koordinasi Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (23/5/2025), Tito menegaskan, kepala daerah yang mangkir dari kewajiban ini bisa dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian.

"Program tiga juta rumah adalah program strategis nasional. Tidak boleh ditawar-tawar lagi," kata Tito, dikutip Minggu (25/5/2025).

Ia menyoroti 17 daerah yang hingga kini belum menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pembebasan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Daerah-daerah seperti Lombok Tengah, Sumba Barat Daya, hingga Yahukimo disebut secara eksplisit. Tito bahkan meminta awak media untuk mengekspos daftar daerah ini agar menjadi perhatian publik.

“Kalau masih tidak patuh, treatmentkhusus akan kami lakukan,” tegasnya.

Baca Juga: Targetkan Bangun 50.000 Rumah Subsidi untuk MBR, Lippo Group Salurkan FLPP Lewat Nobu Bank

Program tiga juta rumah merupakan janji besar Presiden Prabowo Subianto, yang menurut Tito, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 mengenai kemakmuran rakyat. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai insentif, termasuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk mendorong percepatan penyediaan hunian layak.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas sektor dalam mengakselerasi pembangunan perumahan rakyat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan sektor swasta.

“Pak Prabowo bahkan bilang ke saya, bikin karpet merah untuk rakyat kecil,” ungkap Maruarar.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci sektor keuangan dan properti seperti Jahja Setiaatmadja (Presdir BCA), James Riady (CEO Lippo Group), dan para pemangku kepentingan lain yang siap mendukung pembiayaan perumahan.