Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya melayangkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), atas insiden peretasan situs PeduliLindungi.idyang disalahgunakan untuk promosi judi online.

Peretasan ini menjadi sorotan setelah konten perjudian muncul di laman PeduliLindungi.id, situs resmi dari aplikasi pelacak COVID-19 yang kini telah dihentikan dan diganti dengan aplikasi SatuSehat. Meski aplikasinya tidak lagi aktif, situs tersebut masih dapat diakses hingga akhirnya diblokir Komdigi pada 21 Mei 2025, setelah konten tak pantas terlanjur tersebar.

Ironisnya, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang kini bertanggung jawab atas situs tersebut. Kementerian Kesehatan menyatakan situs bukan lagi menjadi wewenang mereka. Sementara itu, Telkom juga membantah masih mengelola domain tersebut.

Baca Juga: Komdigi Blokir Situs PeduliLindungi.id yang Disusupi Konten Judi

Alfons menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan hilangnya tanggung jawab dari berbagai pihak yang sebelumnya berebut mengelola situs saat masih aktif digunakan.

"Bandingkan ketika situs PeduliLindungidigunakan waktu COVID, semua berlomba-lomba ingin mengelola situs dan layanan ini. Ketika ada anggaran, semua lembaga pemerintah berlomba-lomba untuk mengelola situs, namun setelah layanan selesai dan data masyarakat di tangan pengelola situs dan sudah tidak ada anggaran lagi. Ini semua berlomba-lomba lepas tangan," tegas Alfons dalam keterangan tertulis, Jumat (23/5/2025).

Ia membandingkan penanganan insiden ini dengan langkah cepat pemerintah Korea Selatan saat menghadapi serangan siber terhadap perusahaan SK Telecom pada 20 April 2025. Dalam kasus itu, SK Telecom langsung mendeteksi infeksi malware dan melaporkan potensi kebocoran data sensitif seperti IMSI, kunci USIM, dan kontak di SIM card.

Baca Juga: Dua Tersangka Dicopot, Komdigi Bentuk Tim Evaluasi Proyek Digital

Pemerintah Korea melalui Kementerian Sains dan TIK (MSIT) segera mengerahkan tim ahli, meminta laporan investigasi dalam waktu 24 jam, dan mendorong tanggung jawab penuh dari pihak operator. SK Telecom bahkan menghentikan sementara penerimaan pelanggan baru dan berkomitmen mengganti seluruh SIM milik 25 juta pelanggannya.

Alfons juga menyoroti minimnya peran Komdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjaga keamanan digital nasional. Ia menyayangkan perhatian kedua lembaga tersebut lebih tertuju pada isu-isu yang dianggap kurang relevan dibanding ancaman nyata seperti peretasan data publik.

“Hal-hal strategis seperti ini yang seharusnya diperhatikan oleh Komdigi dan BSSN sebagai lembaga yang seharusnya bertindak mengawasi ranah siber di Indonesia. Daripada mengurusi pembatasan bebas ongkir di platform e-commerce,” pungkasnya.