您的当前位置:首页 > 探索 > Kapolri Minta Dittipid PPA Tindak Tegas Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Secara Cepat 正文
时间:2025-05-24 01:41:49 来源:网络整理 编辑:探索
JAKARTA, DISWAY.ID- Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan quickq安卓版安卓下载
JAKARTA,quickq安卓版安卓下载 DISWAY.ID- Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diminta menindak tegas atas berbagai perkara yang masih terjadi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sejauh ini diduga masih ada kesenjangan penanganan perkara dengan data yang dimiliki Komnas Perempuan dan Anak.
BACA JUGA:Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Nataru Terjadi di Tanggal Ini
BACA JUGA:Kapolri Prediksi 110 Juta Masyarakat akan Mudik di Akhir Tahun 2024
Berdasarkan data Komnas Perempuan dan Anak, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 401.975 dan kekerasan terhadap anak 15.120. Sedangkan kasus yang ditangani oleh Unit Subdit PPA dan PPO hanya 105.475.
"Lima tahun terakhir yang ditangani oleh Unit Subdit PPA dan PPO hanya 105.475x di mana tertinggi adalah KDRT, pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan, dan pemerkosaan," katanya kepada awak media, Selasa 17 Desember 2024.
Diungkapkannya, kasus kekerasan diminta harus diselesaikan dengan cara yang memberikan keadilan bagi perempuan dan anak.
Menurutnya, tindakan tegas dari Direktorat PPA dan PPO diharapkan bisa menekan angka kekerasan bagi perempuan dan anak.
BACA JUGA:Gali Motif Pembunuhan, Kapolres Jaksel Datangi TKP Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus
BACA JUGA:Apresiasi Polri atas Berdirinya Dittipid PPA-PPO, Kowani: Langkah Maju Polri Serius Tangani Kekerasan
Sementara itu Kapolri meminta Indonesia harus berada di rangking yang lebih tinggi dalam tingkat kesetaraan gender dibandingkan negara lain. Sebab, kesetaraan gender di Indonesia telah dimulai sejak masa RA Kartini.
Dituturkannya, saat ini Indonesia berada di urutan ke-9 kesetaraan gender dibandingkan Negara Asia Timur dan Pasifik. Sedangkan di tingkat dunia berada di urutan ke-87 dari 146 negara.
"Indonesia sedang menuju visi Indonesia Emas 2045 tentunya harapan kita pada saat nanti dilaksanakan lagi survey oleh World Economic Forum posisi Indonesia juga bisa menjadi nomer 4 nomer 5 terkait dengan masalah kesetaraan gender, itu tentunya cita-cita kita bersama," tuturnya.
BACA JUGA:Diduga Jadi Korban TPPO, 23 Calon Pekerja Migran Gagal Berangkat dari Bandara Soetta
Naik Pesawat Kosong, Ibu dan Anak Bisa Menari dan Didandani Pramugari2025-05-24 01:38
Akan Dihadiri Prabowo, Ini Tema Natal Nasional 20242025-05-24 01:27
Palak Sopir Truk di Tanjung Priok, Dua Pria Diamankan Polisi2025-05-24 01:05
FOTO: Cita Rasa Dubba, Hidangan Penutup Sunnah Bagi Warga Yaman2025-05-24 00:36
Ancaman Pedas Habib Bahar Smith ke Jokowi, Cuma Gertak Sambal?2025-05-24 00:28
Cermati Tanda 'Aneh' Kamu Kebanyakan Konsumsi Garam2025-05-24 00:09
Akibat Hujan dan Luapan Kali Angke, 2 RT di Jakbar Masih Terendam Banjir Hampir 1 Meter2025-05-23 23:54
Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Indonesia Luncurkan White Paper2025-05-23 23:48
Mengingat Kembali Kronologi Awal Mula Kerusuhan 212025-05-23 23:15
Erick Thohir Cek Harga Tiket Pesawat Didampingi Raffi Ahmad2025-05-23 23:03
Menteri PKP Sebut Pentingnya Dukungan Komisi V DPR RI Dalam Pembangunan 3 Juta Rumah2025-05-24 01:23
Ini 4 Cara Mencegah Ular Kobra Masuk ke Rumah2025-05-24 00:51
20 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir Akibat Luapan Kali Ciliwung2025-05-24 00:50
Wajib Lapor Diri! Pendatang Baru di Jakarta Harus Tahu Aturan Ini2025-05-24 00:29
Jetour Jadi Merek Otomotif China dengan Pertumbuhan Tercepat2025-05-24 00:17
Margasatwa Ragunan Bidik 600.000 Pengunjung Pada Libur Lebaran 20252025-05-23 23:32
Tolak Aturan Zonasi Penjualan dan Penyeragaman Kemasan Rokok, Pedagang Siap Edukasi Konsumen2025-05-23 23:11
Ungguli Thailand, Indonesia Masuk 10 Besar Destinasi Terindah Dunia2025-05-23 23:10
SNS Garudafood Ungkap Kunci Mengoptimalkan Distribusi: Dari Pasar Tradisional Hingga Ritel Modern!2025-05-23 23:08
Mahfud MD Kritik Supratman, Tegaskan Denda Damai Hanya untuk Pidana Ekonomi Bukan Koruptor2025-05-23 22:57